MENGHALALKAN segala cara untuk mencapai tujuan bukanlah cara berdemokrasi yang benar. Karena itu, kita menyesalkan terjadinya kampanye hitam yang menimpa calon wakil presiden Budiono. Perilaku semacam ini tidak saja jauh dari etika politik, tapi juga telah menciderai pesta demokrasi kita. Pemilihan presiden yang mestinya berjalan elegan telah dinodai dengan cara kasar dan ”kampungan.”
Kampanye hitam itu terjadi saat calon wakil Presiden Jusuf Kalla berdialog dengan masyarakat di Asrama Haji, Medan, dua pekan lalu. Di tengah-tengah kampanye dialogis tersebut, beredar selebaran berupa fotokopi artikel Tabloid Indonesia Monitor edisi 3-9 Juni berjudul ”Apakah PKS Tidak Tahu Istri Budiono Katolik?” Selebaran yang menuding Herawati, isteri Budiono seorang Katolik itu serta menjadi pembicaraan masyarakat yang menghadiri kampanye Kalla. Herawati sendiri sebenarnya seorang muslim.
Peristiwa di Asrama Haji itu langsung mendapat reaksi keras dari tim kampanye SBY-Budiono. Mereka menuding selebaran dan isu agama tersebut sengaja diedarkan dan diembuskan ”tim JK-Wiranto” untuk mendeskreditkan Budiono. Tujuannya: masyarakat, khususnya kaum muslimin, tidak memilih pasangan SBY-Budiono. Tidak hanya menuntut JK-Wiranto meminta maaf, tim kampanye SBY juga melaporkan kasus ini ke Badan Pengawas Pemilu dan polisi.
Sejauh ini siapa otak di belakang selebaran gelap itu masih belum jelas benar. Kepada polisi, seorang penyebarnya, yang kini menjadi tersangka, justru memberi pengakuan mengejutkan: yang menyuruh ia melakukan semua itu anggota tim sukses SBY. Jusuf Kalla sendiri menampik jika timnya melakukan kampanye seperti itu. Ia menyebut kampanye hitam di Medan tersebut sengaja untuk menjebak dirinya. Karena itu pula, wajar jika Jusuf Kalla berang dan meminta aparat memeriksa peristiwa di Medan itu.
Badan Pengawas Pemilu dan Polisi harus mengusut kasus ini sampai tuntas ini. Melihat ”matarantai” penyebarnya, rasanya tak terlalu sulit bagi polisi membekuk otak pelakunya. Apalagi nama-nama yang dicurigai berada di balik ini semua sudah di tangan polisi. Kita mengharap, dengan demikian, akan jadi terang benderang. Siapa sebenarnya yang ”bermain” atau melakukan fitnah dalam kasus ini. Siapa pun pelakunya harus mendapat hukuman setimpal.
Kita menyesalkan isu agama tetap saja dipakai untuk hal-hal demikian. Sebagai ”bangsa yang besar ” (bukankan demikian kita kerap mengklaim?) mestinya kita sudah menanggalkan pemikiran seperti itu: mempersoalkan keyakinan seseorang yang berbeda dengan kita. Kita sepakat, agama adalah masalah pribadi, masalah pilihan seseorang untuk berhubungan dengan yang ”di atas.” Jika pun isteri Budiono, misalnya, benar beragama katolik, apa yang salah?
Bangsa ini dibentuk di atas banyak perbedaaan: agama, suku, bahasa, golongan, dan lain sebagainya. Para pendiri bangsa, para founding fathers, memaklumi adanya kemajemukan yang luar biasa itu dan justru menyatukan perbedaan itu untuk menjadi kekuatan. Kita juga memiliki slogan bhinneka Tunggal Ika yang kita hafal luar kepala sejak kita duduk di bangku sekolah dasar. Karena itu, jika bangsa ini kini masih saja mempersoalkan perbedaan-perbedaan itu, niscaya bangsa ini tak akan maju-maju. (Baskoro)
Senin, 06 Juli 2009
Selasa, 17 Maret 2009
Jangan Berhenti pada Abdul Hadi
Oleh LR. Baskoro
PENANGKAPAN Abdul Hadi Djamal tidak saja akan menambah daftar anggota Dewan yang masuk bui, tapi juga makin memperlihatkan, DPR memang lembaga korup dan sulit untuk dibenahi. Para legislator kita ini seperti bebal, tak jeri, dan tak kapok-kapok. Tertangkapnya Al Amin Nur Nasution, Bulyan Royan, atau Sarjan Taher lantaran menerima suap seperti tak memberi pelajaran sedikit pun bagi mereka. Penyakit korupsi dengan memanfaatkan kekuasaan sebagai anggota Dewan tampaknya sudah seperti candu. Nikmat dan sulit ditinggalkan.
Abdul Hadi ditangkap karena menerima suap Rp 1 miliar dari Hontjo Setiawan, pengusaha yang kerap mendapat proyek dari Direktorat Perhubungan Laut. Duit itu diduga sebagai bagian dari uang muka untuk menggolkan proyek pembangunan pelabuhan yang diincar Hontjo. Sebagai anggota Komisi Perhubungan merangkap Panitia Anggaran peran Abdul Hadi penting. Proyek itu tak akan gol jika Panitia Anggaran, yang anggotanya berasal dari berbagai komisi di DPR, menolak.
Karena itu jelas Abdul Hadi, seperti pengakuannya, tidak mungkin bermain sendiri dalam kasus ini. Pengakuan anggota legislator dari Partai Amanat Nasional ini bahwa ia telah menyerahkan duit Rp 1 miliar, antara lain, kepada anggota Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Panitia Anggaran, Jhonny Allen Marbun, harus juga jadi pintu masuk KPK membongkar kasus ini hingga tuntas. Kita tidak menerima jika kasus ini hanya berhenti pada Abdul Hadi, Hontjo, dan Darmawati, pegawai Departemen Perhubungan yang diduga perantara Abdul dan Hontjo. Jika ini terjadi, sulit tidak mengatakan, KPK memang selalu berpikir seribu kali jika sudah berhubungan dengan anggota Dewan.
Kasus Abdul Hadi juga semakin menunjukkan, Panitia Anggaran, lembaga yang memiliki hak budget itu, perlu pengawasan ketat. Sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, lembaga ini memang perlu. Panitia memiliki wewenang menyetujui atau tidak, proyek-proyek yang diajukan Departemen dan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ini memang mekanisme demokrasi bagus. Sebagai wakil rakyat, mereka memang harus mengontrol proyek-proyek yang menggunakan duit rakyat.
Persoalannya, jika kewenangan itu kemudian diselewengkan. Terjadi kolusi antara wakil rakyat, pemegang kekuasaan di departemen, dan pengusaha, untuk menggolkan proyek tertentu. Maka yang terjadi, kemudian, rentetan penyelewengan selanjutnya. Misalnya, pembengkakan anggaran atau penggolan proyek yang, bahkan, bisa jadi sebenarnya sangat tidak diperlukan masyarakat.
Dengan tertangkapnya Abdul Hadi, ada dua hal yang mesti dilakukan. Pertama, KPK harus segera memeriksa semua anggota DPR dan pejabat Departemen Perhubungan yang diduga terlibat kasus ini. KPK bahkan harus memeriksa kembali proyek-proyek Departemen Perhubungan yang selama ini “dipegang” Hontjo. Kelambanan KPK menelisik Departemen Perhubungan, bisa memberi kesempatan mereka yang terlibat kasus ini menghilangkan barang bukti.
Kedua, mesti ada kontrol kuat terhadap kerja Panitia Anggaran. Untuk ini tak ada cara lain selain harus dibuat peraturan yang menutup semua celah yang berpontensi membuat anggota Panitia Anggaran “bermain mata” dengan siapa pun. Misalnya, terlarang bagi anggota membahas proyek dan anggaran dengan pejabat atau pengusaha selain dalam rapat resmi yang terbuka. Mereka yang melanggar aturan ini, misalnya, mendapat sanksi dipecat dari anggota Dewan. Tanpa ada aturan dan saksi keras semacam itu, “Abdul Hadi, Abdul Hadi” lain akan tetap bermunculan ***
PENANGKAPAN Abdul Hadi Djamal tidak saja akan menambah daftar anggota Dewan yang masuk bui, tapi juga makin memperlihatkan, DPR memang lembaga korup dan sulit untuk dibenahi. Para legislator kita ini seperti bebal, tak jeri, dan tak kapok-kapok. Tertangkapnya Al Amin Nur Nasution, Bulyan Royan, atau Sarjan Taher lantaran menerima suap seperti tak memberi pelajaran sedikit pun bagi mereka. Penyakit korupsi dengan memanfaatkan kekuasaan sebagai anggota Dewan tampaknya sudah seperti candu. Nikmat dan sulit ditinggalkan.
Abdul Hadi ditangkap karena menerima suap Rp 1 miliar dari Hontjo Setiawan, pengusaha yang kerap mendapat proyek dari Direktorat Perhubungan Laut. Duit itu diduga sebagai bagian dari uang muka untuk menggolkan proyek pembangunan pelabuhan yang diincar Hontjo. Sebagai anggota Komisi Perhubungan merangkap Panitia Anggaran peran Abdul Hadi penting. Proyek itu tak akan gol jika Panitia Anggaran, yang anggotanya berasal dari berbagai komisi di DPR, menolak.
Karena itu jelas Abdul Hadi, seperti pengakuannya, tidak mungkin bermain sendiri dalam kasus ini. Pengakuan anggota legislator dari Partai Amanat Nasional ini bahwa ia telah menyerahkan duit Rp 1 miliar, antara lain, kepada anggota Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Panitia Anggaran, Jhonny Allen Marbun, harus juga jadi pintu masuk KPK membongkar kasus ini hingga tuntas. Kita tidak menerima jika kasus ini hanya berhenti pada Abdul Hadi, Hontjo, dan Darmawati, pegawai Departemen Perhubungan yang diduga perantara Abdul dan Hontjo. Jika ini terjadi, sulit tidak mengatakan, KPK memang selalu berpikir seribu kali jika sudah berhubungan dengan anggota Dewan.
Kasus Abdul Hadi juga semakin menunjukkan, Panitia Anggaran, lembaga yang memiliki hak budget itu, perlu pengawasan ketat. Sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, lembaga ini memang perlu. Panitia memiliki wewenang menyetujui atau tidak, proyek-proyek yang diajukan Departemen dan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ini memang mekanisme demokrasi bagus. Sebagai wakil rakyat, mereka memang harus mengontrol proyek-proyek yang menggunakan duit rakyat.
Persoalannya, jika kewenangan itu kemudian diselewengkan. Terjadi kolusi antara wakil rakyat, pemegang kekuasaan di departemen, dan pengusaha, untuk menggolkan proyek tertentu. Maka yang terjadi, kemudian, rentetan penyelewengan selanjutnya. Misalnya, pembengkakan anggaran atau penggolan proyek yang, bahkan, bisa jadi sebenarnya sangat tidak diperlukan masyarakat.
Dengan tertangkapnya Abdul Hadi, ada dua hal yang mesti dilakukan. Pertama, KPK harus segera memeriksa semua anggota DPR dan pejabat Departemen Perhubungan yang diduga terlibat kasus ini. KPK bahkan harus memeriksa kembali proyek-proyek Departemen Perhubungan yang selama ini “dipegang” Hontjo. Kelambanan KPK menelisik Departemen Perhubungan, bisa memberi kesempatan mereka yang terlibat kasus ini menghilangkan barang bukti.
Kedua, mesti ada kontrol kuat terhadap kerja Panitia Anggaran. Untuk ini tak ada cara lain selain harus dibuat peraturan yang menutup semua celah yang berpontensi membuat anggota Panitia Anggaran “bermain mata” dengan siapa pun. Misalnya, terlarang bagi anggota membahas proyek dan anggaran dengan pejabat atau pengusaha selain dalam rapat resmi yang terbuka. Mereka yang melanggar aturan ini, misalnya, mendapat sanksi dipecat dari anggota Dewan. Tanpa ada aturan dan saksi keras semacam itu, “Abdul Hadi, Abdul Hadi” lain akan tetap bermunculan ***
Selasa, 03 Februari 2009
In Memoriam Yusril Djalinus
SEORANG tokoh Majalah Tempo Yusril Djalinus, meninggal dunia. Kemarin, di tengah rintik hujan, saya ikut mengantarkannya ke liang lahat, tempat peristirahatannya terakhir, di pemakaman umum Genteng,Pasar Senen, Purwakarta. Ia dimakamkan di bawah sebatang pohon, di dekat adik wanitanya, yang meninggal lebih dulu. “Seharusnya saya yang pergi duluan, “ kata Goenawan Mohamad saat melepas kepergian jenasahnya di “rumah kedua” Yusril di Jalan Kapten Halim, Purwarkata.
Di kota tempatnya dibesarkan ini, Yusril memiliki semacam vila keluarga. Setiap Sabtu dan Minggu, bersama istri, anak, cucu dan sekitar sebelas guru bahasa Inggris, mereka menginap di tempat itu. Di sana ia membuka kursus bahasa Inggris, yang muridnya, kini sekitar 200 orang, kebanyakan murid SD dan SMP. Kursus itu, di hari Sabtu dan Minggu, digelar di udara terbuka atau di dalam semacam saung-saung mungil yang dibangunnya bersama istrinya.
Saya mengenal Bang Yusril, demikian saya memanggilnya, sekitar 18 tahun silam. Saat itu saya, yang baru lulus kuliah, diterima di Majalah FORUM Keadilan. Saat saya mendatangi majalah itu di Velbak (yang kini menjadi kantor Koran Tempo), baru saya tahu, majalah FORUM itu menerima reporter karena akan diterbitkan dalam bentuk baru. Menjadi majalah komersil, hasil kerjasama dengan penerbit Majalah Tempo.
Pemilik Tempo mengirim, seingat saya tiga orang penting awaknya untuk membangun majalah yang sebelumnya milik Kejaksaan Agung tersebut. Karni Ilyas sebagai pemimipin redaksi, Sukardi Darmawan sebagai kepala pemasaran (kini bos Majalah Info Kelapa Gading), dan Yusril Djalinus.
Kami tidak tahu persis dalam kapasitas apa Bang Yusril di redaksi. Ia tidak memiliki jabatan, tapi nyaris selalu hadir dalam rapat redaksi dan juga rapat managemen FORUM. Tapi, jelas, ia memiliki peran penting. Bahkan, menurut saya, sangat penting. –Mungkin semacam wakil manajemen Tempo.
Selain Bang KI (demikian kami memanggil Karni Ilyas) dan Yusril, di FORUM baru ini ada pula Panda Nababan, mantan wartawan Sinar Harapan yang kini jadi petinggi di PDI-P.
Saya kira tiga orang inilah yang mewarnai FORUM, membuat FORUM melesat, sehingga di masa jaya, oplahnya pernah di atas 120 ribu.
Bang Yusril, seperti halnya, kebanyakan wartawan senior Tempo, memiliki kejelian menciptakan angle yang luar biasa. Saya teringat saat kami rapat perencanaan. Di tengah-tengah rapat dengan kami para reporter kroco, ia mengeluarkan selarik kertas dari saku bajunya. Ia membacakan sejumlah berita-berita menarik yang didapatnya dari surat kabar. “Berita-berita ini layak dikembangkan dan cocok untuk Forum,” katanya.
FORUM saat itu laris karena, antara lain, keberanian dan kesuksesannya menembus sejumlah sumber berita. Karena itulah, biasanya cover majalah itu adalah tokoh yang diwawancarai. Dalam rapat-rapat sebelum mencari narasumgber itu, Bang Yusril selalu menyampaikan hal yang menurut dia sangat penting, yakni, “bagaimana kita menjual pertanyaan. “ Belakangan, saya sadar ini memang pertanyaan yang ditujukan untuk “berjualan.” Untuk dijual.
Seingat saya, ada beberapa tokoh yang terhenyak saat kami mewawancarai mereka dengan “pertanyaan menjual” versi didikan Bang Yusril itu. Misalnya, “Benarkah Anda menolak ditugaskan Soeharto menjadi duta besar? (pertanyaan untuk Benny Moerdani) atau “Benarkah Anda dipecat karena melawan Soeharto?” Betulkan Anda sakit hati dengan Soeharto? Memang dulu Anda bersekongkol mau melawan Pak Harto (pertanyaan untuk Letnan Jenderal Soemitro). Atau "Emang Bang Ali menang kalau melawan Pak Harto (dengan Ali Sadikin).
Seingat saya, memang tak ada sumberpun yang menempeleng kami jika kami membuat pertanyaan kurangajar itu. Seingat saya, narasumber itu, paling “pol,” hanya berteriak "Tahi pedut!" (Ali Sadikin) atau “Kamu ini kok goblok banget jadi wartawan,” seperti diucapkan almarhum Soemitro sambil menggelengkan kepalanya keras-keras seperti sangat heran, kok ada wartawan segoblok kami yang berani-beraninya datang mewawancarainya. Jika kemudian kami menceritakan ini kepada Bang Yusril, biasanya ia hanya berkomentar, “he..he..he…”
Saya bertemu kembali dengan Bang Yusril saat Majalah Tempo membuat Koran Tempo akhir tahun 2000. Saat itu, dengan sejumlah teman, saya pindah dari FORUM Pria rapi ini sangat antusias membentuk Tempo News Room (TNR)- kantor berita Tempo. Rencananya, TNR inilah pusat dan akan menjadi penyuplai berita untuk Koran Tempo. Saat itu saya ditunjuk sebagai penanggungjawab pembentukan jaringan koresponden Koran Tempo di seluruh Indonesia.
Suatu ketika, datanglah seorang lelaki dari Purwakarta. Ia memperkenalkan diri sebagai Nanang. Ia datang bersama seorang pria, demikian Nanang memperkenalkan pria itu, adik Pak Yusril. Nanang ingin menjadi wartawan Tempo. Karena memang kosong dan ada pengalaman, saya menerimanya dan, seperti biasanya, ia harus lulus uji coba dulu selama sembilan bulan.
Setelah mereka pulang, saya ceritakan pertemuan itu dengan Bang Yusril. Ia meminta saya tetap memperhatikan calon wartawan itu. “Jangan mentang-mentang teman adik saya langsung diterima,” ujarnya.
Seperti Koran Tempo, TNR memiliki rapat perencanaan sendiri. Rapat itu dimulai pukul 8.30 pagi, setengah jam sebelum rapat Koran Tempo. Sekitar selama setahun, di awal-awal Koran Tempo, kami para redaktur TNR membuat perencanaan rapat dengan Bang Yusril. Ia memberi saran-saran berita apa yang harus dikembangkan dan dicari wartawan TNR. “Sehingga semua yang direncanakan koran, TNR sudah melakukannya,” ujarnya.
Setelah tak lagi di TNR saya jarang bertemu dengan beliau. Pertemuan saya terakhir dengan pria yang juga anggota perhimpunan pecinta alam Wanadri itu, Rabu pekan lalu, saat rapat opini Majalah Tempo. Ia hanya tersenyum ketika saya melirik telepon genggamnya yang ketika itu melantunkan lagu-lagu bernuansa islami. Dua hari kemudian ia masuk rumah sakit. Kini ia telah pergi. “Saya bersyukur bisa mengantarkannya pergi,” kata Goenawan Mohamad, terisak dan kemudian berhenti, tak mampu lagi melanjutkan pidatonya di depan jenazah sahabatnya itu. Selamat jalan Bang Yusril…
Di kota tempatnya dibesarkan ini, Yusril memiliki semacam vila keluarga. Setiap Sabtu dan Minggu, bersama istri, anak, cucu dan sekitar sebelas guru bahasa Inggris, mereka menginap di tempat itu. Di sana ia membuka kursus bahasa Inggris, yang muridnya, kini sekitar 200 orang, kebanyakan murid SD dan SMP. Kursus itu, di hari Sabtu dan Minggu, digelar di udara terbuka atau di dalam semacam saung-saung mungil yang dibangunnya bersama istrinya.
Saya mengenal Bang Yusril, demikian saya memanggilnya, sekitar 18 tahun silam. Saat itu saya, yang baru lulus kuliah, diterima di Majalah FORUM Keadilan. Saat saya mendatangi majalah itu di Velbak (yang kini menjadi kantor Koran Tempo), baru saya tahu, majalah FORUM itu menerima reporter karena akan diterbitkan dalam bentuk baru. Menjadi majalah komersil, hasil kerjasama dengan penerbit Majalah Tempo.
Pemilik Tempo mengirim, seingat saya tiga orang penting awaknya untuk membangun majalah yang sebelumnya milik Kejaksaan Agung tersebut. Karni Ilyas sebagai pemimipin redaksi, Sukardi Darmawan sebagai kepala pemasaran (kini bos Majalah Info Kelapa Gading), dan Yusril Djalinus.
Kami tidak tahu persis dalam kapasitas apa Bang Yusril di redaksi. Ia tidak memiliki jabatan, tapi nyaris selalu hadir dalam rapat redaksi dan juga rapat managemen FORUM. Tapi, jelas, ia memiliki peran penting. Bahkan, menurut saya, sangat penting. –Mungkin semacam wakil manajemen Tempo.
Selain Bang KI (demikian kami memanggil Karni Ilyas) dan Yusril, di FORUM baru ini ada pula Panda Nababan, mantan wartawan Sinar Harapan yang kini jadi petinggi di PDI-P.
Saya kira tiga orang inilah yang mewarnai FORUM, membuat FORUM melesat, sehingga di masa jaya, oplahnya pernah di atas 120 ribu.
Bang Yusril, seperti halnya, kebanyakan wartawan senior Tempo, memiliki kejelian menciptakan angle yang luar biasa. Saya teringat saat kami rapat perencanaan. Di tengah-tengah rapat dengan kami para reporter kroco, ia mengeluarkan selarik kertas dari saku bajunya. Ia membacakan sejumlah berita-berita menarik yang didapatnya dari surat kabar. “Berita-berita ini layak dikembangkan dan cocok untuk Forum,” katanya.
FORUM saat itu laris karena, antara lain, keberanian dan kesuksesannya menembus sejumlah sumber berita. Karena itulah, biasanya cover majalah itu adalah tokoh yang diwawancarai. Dalam rapat-rapat sebelum mencari narasumgber itu, Bang Yusril selalu menyampaikan hal yang menurut dia sangat penting, yakni, “bagaimana kita menjual pertanyaan. “ Belakangan, saya sadar ini memang pertanyaan yang ditujukan untuk “berjualan.” Untuk dijual.
Seingat saya, ada beberapa tokoh yang terhenyak saat kami mewawancarai mereka dengan “pertanyaan menjual” versi didikan Bang Yusril itu. Misalnya, “Benarkah Anda menolak ditugaskan Soeharto menjadi duta besar? (pertanyaan untuk Benny Moerdani) atau “Benarkah Anda dipecat karena melawan Soeharto?” Betulkan Anda sakit hati dengan Soeharto? Memang dulu Anda bersekongkol mau melawan Pak Harto (pertanyaan untuk Letnan Jenderal Soemitro). Atau "Emang Bang Ali menang kalau melawan Pak Harto (dengan Ali Sadikin).
Seingat saya, memang tak ada sumberpun yang menempeleng kami jika kami membuat pertanyaan kurangajar itu. Seingat saya, narasumber itu, paling “pol,” hanya berteriak "Tahi pedut!" (Ali Sadikin) atau “Kamu ini kok goblok banget jadi wartawan,” seperti diucapkan almarhum Soemitro sambil menggelengkan kepalanya keras-keras seperti sangat heran, kok ada wartawan segoblok kami yang berani-beraninya datang mewawancarainya. Jika kemudian kami menceritakan ini kepada Bang Yusril, biasanya ia hanya berkomentar, “he..he..he…”
Saya bertemu kembali dengan Bang Yusril saat Majalah Tempo membuat Koran Tempo akhir tahun 2000. Saat itu, dengan sejumlah teman, saya pindah dari FORUM Pria rapi ini sangat antusias membentuk Tempo News Room (TNR)- kantor berita Tempo. Rencananya, TNR inilah pusat dan akan menjadi penyuplai berita untuk Koran Tempo. Saat itu saya ditunjuk sebagai penanggungjawab pembentukan jaringan koresponden Koran Tempo di seluruh Indonesia.
Suatu ketika, datanglah seorang lelaki dari Purwakarta. Ia memperkenalkan diri sebagai Nanang. Ia datang bersama seorang pria, demikian Nanang memperkenalkan pria itu, adik Pak Yusril. Nanang ingin menjadi wartawan Tempo. Karena memang kosong dan ada pengalaman, saya menerimanya dan, seperti biasanya, ia harus lulus uji coba dulu selama sembilan bulan.
Setelah mereka pulang, saya ceritakan pertemuan itu dengan Bang Yusril. Ia meminta saya tetap memperhatikan calon wartawan itu. “Jangan mentang-mentang teman adik saya langsung diterima,” ujarnya.
Seperti Koran Tempo, TNR memiliki rapat perencanaan sendiri. Rapat itu dimulai pukul 8.30 pagi, setengah jam sebelum rapat Koran Tempo. Sekitar selama setahun, di awal-awal Koran Tempo, kami para redaktur TNR membuat perencanaan rapat dengan Bang Yusril. Ia memberi saran-saran berita apa yang harus dikembangkan dan dicari wartawan TNR. “Sehingga semua yang direncanakan koran, TNR sudah melakukannya,” ujarnya.
Setelah tak lagi di TNR saya jarang bertemu dengan beliau. Pertemuan saya terakhir dengan pria yang juga anggota perhimpunan pecinta alam Wanadri itu, Rabu pekan lalu, saat rapat opini Majalah Tempo. Ia hanya tersenyum ketika saya melirik telepon genggamnya yang ketika itu melantunkan lagu-lagu bernuansa islami. Dua hari kemudian ia masuk rumah sakit. Kini ia telah pergi. “Saya bersyukur bisa mengantarkannya pergi,” kata Goenawan Mohamad, terisak dan kemudian berhenti, tak mampu lagi melanjutkan pidatonya di depan jenazah sahabatnya itu. Selamat jalan Bang Yusril…
Langganan:
Postingan (Atom)
