TINGGAL selangkah lagi Antasari Azhar berhadapan dengan pengadilan. Setelah lebih dari seratus hari mendekam di tahanan, inilah pekan terakhir kepolisian harus menyelesaikan berkas penyidikan perkara pembunuhan berencana dengan tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif tersebut. Merunut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, batas waktu penyidikan adalah 120 hari. Maka, pekan ini, Kejaksaan juga mesti segera menetapkan berkas tersebut sudah P-21 alias lengkap untuk segera dilimpahkan ke pengadilan.
Masyarakat kini tengah menunggu akhir lakon Antasari. Menunggu pengadilan membuka seterang-terangnya motif pembunuhan ini. Menunggu para hakim menjatuhkan hukuman seadil-adilnya kepada mereka yang terlibat. Kita tidak ingin otak pelakunya lolos atau hanya dihukum ringan, sementara, mereka yang diperdaya melakukan pembunuhan dengan alasan tugas negara dihukum berat. Kita ingin intellectuele dader pembantaian terhadap Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen ini dihukum setimpal kesalahannya.
Antasari, sebagai jaksa yang berpengalaman lebih dari 25 tahun, tentu telah menyusun strategi menghadapi kasus yang menjeratnya. Sebagai bekas Direktur Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, jelas ia sangat memahami bagaimana ”menyusun” jawaban atas pertanyaan penyidik, agar tidak menikam dirinya. Pengembalian beberapa kali berkas penyidikan oleh kejaksaan kepada kepolisian menujukkan itu: polisi harus ekstra keras menambal lubang-lubang penyidikan, agar Antasari tak lolos dalam perkara ini.
Testimoni empat lembar yang dibuatnya di tahanan, yang menyebut koleganya di Komisi Antikorupsi menerima uang Rp 6 miliar dari seseorang yang tengah berperkara, juga menunjukkan Antasari menggunakan segala cara ”menyelamatkan” dirinya. Jika testimoni yang disanggah kebenarannya oleh para pimpinan Komisi merupakan upaya ”barter” informasi antara Antasari dengan kepolisian seperti ramai diberitakan dengan tujuan ia terbebas dari perkara pembunuhan, maka itu sangat disesalkan. Kita makin paham, demikianlah memang ”kelas” Antasari, sosok yang sejak awal pencalonannya sebagai pimpinan KPK, majalah ini sudah meragukan integritasnya.
Polisi kini lebih baik fokus menambal dan melengkapi bukti-bukti yang diminta kejaksaan ketimbang mengurus testimoni tersebut. Biarlah masalah testimoni tersebut diurus oleh internal KPK. Untuk soal ini kesalahan Antasari terang benderang. Ia telah bertemu seseorang yang menurut undang-undang seharusnya tidak boleh ia temui. Ini pelanggaran berat dan Antasari bisa dihukum lima tahun atas pelanggaran itu.
Kejaksaan, sebagai pihak penuntut, mesti benar-benar mempersiapkan bukti tak terbantahkan menghadapi Antasari dan tim kuasa hukumnya di Pengadilan. Kita tak ingin ”kasus Muchdi Purwoprandjono” terulang kembali dalam perkara ini. Tersangka pembunuhan Munir tersebut lolos dari jerat hukum karena hakim menilai bukti yang dilimpahkan jaksa lemah. Kasus Munir hanya melemparkan Pollycarpus Budihari, sang pelaku lapangan, ke dalam penjara. Ada pun otak pembunuhan keji tersebut hingga sekarang tetap bebas berkeliaran.
Memang ada kesamaan mengenai alat bukti dalam kasus Antasari dan Muchdi. Terdapat bukti rekaman keduanya dengan orang yang terlibat pembunuhan. Muchdi dengan Pollycarpus dan Antasari dengan Sigid Haryo Wibisono, pengusaha yang menyediakan uang Rp 500 juta sebagai ongkos operasional melenyapkan Nasrudin. Antasari sedikitnya telah berkomunikasi lewat telepon dengan Sigid sebanyak tiga puluh kali sebelum dan setelah pembunuhan terjadi.
Mengutip Jaksa Agung Hendarman Supandji, ada perbedaan antara Muchdi dan Antasari dalam kasus ini. Jika Muchdi dan Polly menampik mereka pernah saling berkomunikasi, maka Antasari dan Sigid mengakui adanya pembicaraan antarmereka. Karena itulah, Hendarman optimistis dengan bukti-bukti yang dipegang ”pasukannya,” Antasari tidak bisa meloloskan diri dari jerat hukum sebagai otak pembunuhan Nasrudin, pria yang diakui Antasari kerap memeras dan meneror dirinya.
Tanggalnya Antasari dari jajaran pimpinan KPK kini, ibarat judul lagu, tinggal menghitung hari. Sesuai Undang-Undang, begitu ia menjadi terdakwa, maka sejak saat itu ia diberhentikan sebagai pimpinan KPK. Kita mengharap, kursi kosong yang ditinggalkan Antasari segera diisi oleh mereka yang benar-benar memiliki integritas dalam memberantas korupsi dan tak tercela. DPR tidak boleh lagi bermain mata dalam pemilihan sosok yang akan menduduki jabatan penting ini. ***
Rabu, 26 Agustus 2009
Senin, 27 Juli 2009
Tebak-Tebakan Dianggap Judi
SUNGGUH keterlaluan memang yang dilakukan aparat Kepolisian Bandara Soekarno Hatta ini. Dengan alasan melakukan praktek perjudian, mereka menangkap sepuluh bocah penyemir sepatu yang biasa mencari nafkah di bandara internasional itu. Selain sempat dijebloskan ke tahanan selama sekitar sebulan, para bocah yang rata-rata berusia delapan hingga empat belas tahun itu kini dihadapkan ke pengadilan.
Jika kemudian banyak yang memprotes tindakan polisi yang seperti kurang kerjaan tersebut, itu wajar saja. Para bocah itu bukanlah penjudi. Mereka hanyalah sekumpulan anak yang mungkin tengah menghibur diri dengan bermain tebak-tebakan gambar koin setelah lelah mencari nafkah di bandara. Anak-anak itu, yang tengah liburan sekolah, terpaksa menjadi penyemir karena harus membantu orang tua mereka miskin. Dengan pekerjaan itu pula mereka mendapat uang untuk biayai sekolah.
Polisi mengenakan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat kesepuluh bocah tersebut. Pasal yang melarang perjudian itulah yang dijadikan dasar jaksa menuntut para bocah di Pengadilan Negeri Tangerang. Jika hakim memutuskan para bocah tersebut terbukti melakukan perjudian, mereka bisa terancam hukuman hingga lima tahun penjara. Para anak-anak itu bakal kehilangan bangku sekolah dan dipisahkan dari orangtua mereka.
Kita berharap hakim tidak gegabah memutus perkara ini. Seringan apa pun hukuman yang dijatuhkan, akan berdampak bagi anak-anak tersebut. Mereka akan mendapat cap ”narapidana,” ”penjahat,” ”penjudi,” atau sebutan lain berkonotasi negatif yang bisa jadi akan mempengaruhi jiwa mereka. Kita tak ingin ini terjadi pada para bocah tersebut. Karena itu, kita berharap hakim menolak semua dakwaan jaksa dan membebaskan mereka.
Para bocah itu mesti dibebaskan bukan saja karena dakwaan jaksa lemah, tapi proses penangkapan mereka pun patut dipertanyakan. Pertama, perihal tuduhan berjudi. Yang dimainkan para bocah itu, yang mereka sebut macan brang, bukan judi seperti ditentukan pasal 303 KUHP. Ini murni permainan anak-anak yang lazim ditemui di kampung-kampung sekitar bandara. Unsur perjudian seperti diatur pasal 303, yakni sebagai matapencarian dan untuk memperkaya diri, jelas berlebihan diterapkan untuk judi ”kelas macan brang” ini.
Kedua proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap mereka. Jika aparat Kepolisian Soekarno Hatta paham hukum, seharusnya mereka mengetahui prosedur menangani anak-anak yang dituduh melakukan tindak pidana. Undang-Undang Pengadilan Anak memerintahkan, tindakan pertama penegak hukum menghadapi hal semacam ini adalah mengembalikannya kepada orangtua agar mendapat pembinaan. Bukan serta merta menahan dan bersemangat mengirimkannya ke pengadilan. Dalam hal ini aparat Kepolisian Bandara telah melakukan kesalahan mendasar.
Kita juga menyesalkan sikap kejaksaan yang dengan gampangnya menerima kasus ”remeh temeh” ini. Mestinya, kejaksaan menolak perkara ini, menyatakan tak layak untuk diproses dan meminta polisi lebih baik mencari dan menangkap para penjudi kakap yang jelas-jelas memenuhi unsur Pasal 303.
Kini, yang kita harap, hakim memakai semangat melindungi anak dalam menangani perkara ini. Mereka harus dibebaskan, dihindarkan dari stigma sebagai narapidana, agar bisa menjalani kehidupan normal kembali.(LR.Baskoro) ***
Jika kemudian banyak yang memprotes tindakan polisi yang seperti kurang kerjaan tersebut, itu wajar saja. Para bocah itu bukanlah penjudi. Mereka hanyalah sekumpulan anak yang mungkin tengah menghibur diri dengan bermain tebak-tebakan gambar koin setelah lelah mencari nafkah di bandara. Anak-anak itu, yang tengah liburan sekolah, terpaksa menjadi penyemir karena harus membantu orang tua mereka miskin. Dengan pekerjaan itu pula mereka mendapat uang untuk biayai sekolah.
Polisi mengenakan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat kesepuluh bocah tersebut. Pasal yang melarang perjudian itulah yang dijadikan dasar jaksa menuntut para bocah di Pengadilan Negeri Tangerang. Jika hakim memutuskan para bocah tersebut terbukti melakukan perjudian, mereka bisa terancam hukuman hingga lima tahun penjara. Para anak-anak itu bakal kehilangan bangku sekolah dan dipisahkan dari orangtua mereka.
Kita berharap hakim tidak gegabah memutus perkara ini. Seringan apa pun hukuman yang dijatuhkan, akan berdampak bagi anak-anak tersebut. Mereka akan mendapat cap ”narapidana,” ”penjahat,” ”penjudi,” atau sebutan lain berkonotasi negatif yang bisa jadi akan mempengaruhi jiwa mereka. Kita tak ingin ini terjadi pada para bocah tersebut. Karena itu, kita berharap hakim menolak semua dakwaan jaksa dan membebaskan mereka.
Para bocah itu mesti dibebaskan bukan saja karena dakwaan jaksa lemah, tapi proses penangkapan mereka pun patut dipertanyakan. Pertama, perihal tuduhan berjudi. Yang dimainkan para bocah itu, yang mereka sebut macan brang, bukan judi seperti ditentukan pasal 303 KUHP. Ini murni permainan anak-anak yang lazim ditemui di kampung-kampung sekitar bandara. Unsur perjudian seperti diatur pasal 303, yakni sebagai matapencarian dan untuk memperkaya diri, jelas berlebihan diterapkan untuk judi ”kelas macan brang” ini.
Kedua proses penangkapan dan pemeriksaan terhadap mereka. Jika aparat Kepolisian Soekarno Hatta paham hukum, seharusnya mereka mengetahui prosedur menangani anak-anak yang dituduh melakukan tindak pidana. Undang-Undang Pengadilan Anak memerintahkan, tindakan pertama penegak hukum menghadapi hal semacam ini adalah mengembalikannya kepada orangtua agar mendapat pembinaan. Bukan serta merta menahan dan bersemangat mengirimkannya ke pengadilan. Dalam hal ini aparat Kepolisian Bandara telah melakukan kesalahan mendasar.
Kita juga menyesalkan sikap kejaksaan yang dengan gampangnya menerima kasus ”remeh temeh” ini. Mestinya, kejaksaan menolak perkara ini, menyatakan tak layak untuk diproses dan meminta polisi lebih baik mencari dan menangkap para penjudi kakap yang jelas-jelas memenuhi unsur Pasal 303.
Kini, yang kita harap, hakim memakai semangat melindungi anak dalam menangani perkara ini. Mereka harus dibebaskan, dihindarkan dari stigma sebagai narapidana, agar bisa menjalani kehidupan normal kembali.(LR.Baskoro) ***
Kamis, 16 Juli 2009
Tai Chi di Jakarta
Sejumlah teman bertanya, di mana mereka bisa ikut latihan Tai Chi di Jakarta. Lewat milis ini semoga bisa membantu. Tai Chi yang saya ikuti adalah Tai Chi ji kung Pro Patria. Memadukan pernafasan dan gerak badan. Di Jakarta latihannya di Depok Town Centre di dekat perumahan Maharaja. Dari stasiun Depok Baru naik angkutan kota 03 dan pas turun di depannya. Latihannya setiap hari Selasa dan Santu malam dari pukul 19.00- 21.00.
Ada pun di Bogor latihannya setiap Hari Minggu pukul 14.00-16.00 dan Rabu malam pukul 19.00-21.00.
Di dua tempat ini pelatihnya sama: Pak Noviar. Jika ingin lebih tahu tentang Tai Chi ini silakan hubungi beliau. Nomor teleponnya: (0813 1780 7842) dan 021 44686921 (flexi)
Ada pun di Bogor latihannya setiap Hari Minggu pukul 14.00-16.00 dan Rabu malam pukul 19.00-21.00.
Di dua tempat ini pelatihnya sama: Pak Noviar. Jika ingin lebih tahu tentang Tai Chi ini silakan hubungi beliau. Nomor teleponnya: (0813 1780 7842) dan 021 44686921 (flexi)
Langganan:
Postingan (Atom)
